DAKWAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pada hari rabu tanggal 04 Desember 2024, mahasiswa semester 3 dari program studi manajemen dakwah fakultas dakwah dan ilmu komunikasi universitas syarif hidayatullah jakarta. yang terdiri dari 4 kelas yaitu dari kelas MD 3A, MD 3B, MD 3C, MD 3D, melaksanakan kegiatan perkuliahan di teater lantai 6 gedung fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. Yakni belajar mengenai mata kuliah Filsafat Dakwah, yang diajarkan oleh Bapak Drs. Study Rizal LK, M. selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat dakwah dan materi yang dipaparkan oleh kelompok 5 dari masing-masing kelas, mengenai sub bab materi yang dibahas yaitu :

Dakwah dan Kebijakan Publik

A. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik

B. Pengaruh Dakwah terhadap Kebijakan Publik dan Sebaliknya 

C. Analisis Hubungan antara Dakwah dan Kebijakan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Tanggapan mengenai materi yang dibahas:

A. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan didefinisikan sebagai kumpulan konsep dan prinsip yang menjadi panduan utama serta dasar perencanaan dalam pelaksanaan suatu tugas, kepemimpinan, atau tindakan (baik dalam pemerintahan, organisasi, dan sejenisnya). Kebijakan juga mencakup pernyataan mengenai cita-cita, tujuan, prinsip, serta pedoman untuk manajemen dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan publik adalah salah satu bentuk kebijakan yang secara khusus berfokus pada upaya pemerintah atau lembaga publik dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Kebijakan ini mencakup berbagai keputusan, tindakan, dan peraturan yang dirumuskan untuk mewujudkan tata kelola yang adil, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan mendasar antara kebijakan umum dan kebijakan publik terletak pada lingkup serta pihak yang bertanggung jawab. Kebijakan publik secara khusus melibatkan peran aktif pemerintah dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, sedangkan kebijakan umum dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti di organisasi atau perusahaan, tanpa keterikatan langsung dengan pemerintah. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative al- location of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktik-praktik yang terarah.

Apa yang dimaksud dengan kebijakan dan kebijakan publik?

Kebijakan merupakan sekumpulan konsep, prinsip, dan pedoman yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindakan. Di sisi lain, kebijakan publik adalah bentuk kebijakan yang secara khusus dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk menangani berbagai masalah yang berdampak pada masyarakat luas, dengan tujuan menciptakan tata kelola yang adil, efisien, dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan kebijakan publik?

Dalam konteks kebijakan secara umum, pihak yang bertanggung jawab adalah organisasi, perusahaan, atau individu yang terkait. Namun, dalam kebijakan publik, tanggung jawab utamanya berada di tangan pemerintah atau lembaga publik yang memiliki otoritas dalam mengelola urusan masyarakat.

Di mana kebijakan dan kebijakan publik diterapkan?

Kebijakan umum dapat diterapkan di berbagai lingkungan, seperti organisasi, perusahaan, atau komunitas tertentu. Sebaliknya, kebijakan publik diterapkan di ranah pemerintahan dan masyarakat, mencakup wilayah lokal, nasional, atau internasional.

Kapan kebijakan dan kebijakan publik diperlukan?

Kebijakan diperlukan setiap kali ada kebutuhan untuk mengarahkan tindakan atau keputusan, baik di organisasi maupun masyarakat. Kebijakan publik diperlukan saat ada persoalan yang memengaruhi masyarakat luas dan membutuhkan solusi dari pemerintah atau badan publik.

Mengapa kebijakan dan kebijakan publik penting?

Kebijakan penting untuk memberikan arahan, tujuan, dan panduan dalam pelaksanaan suatu tindakan, sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas. Kebijakan publik penting untuk memastikan pemerintah dapat mengelola kebutuhan masyarakat dengan adil, efisien, dan sesuai dengan kepentingan bersama.

Bagaimana kebijakan dan kebijakan publik dibuat?

Kebijakan umum biasanya dibuat melalui analisis kebutuhan, perencanaan strategis, dan keputusan internal organisasi. Kebijakan publik dibuat melalui proses yang melibatkan identifikasi masalah, konsultasi dengan pemangku kepentingan, penyusunan draf kebijakan, pembahasan, dan pengesahan oleh pemerintah atau lembaga terkait. dirancang untuk mengarahkan tindakan, keputusan, atau proses tertentu agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Bayangkan kebijakan sebagai kompas yang membantu individu, organisasi, atau lembaga untuk tetap berada di jalur yang benar dalam menyelesaikan tugas atau mencapai visi besar. ketika kita berbicara tentang kebijakan publik, cakupannya jauh lebih luas dan kompleks. Kebijakan publik adalah bentuk kebijakan yang disusun oleh pemerintah atau badan publik dengan tujuan utama menyelesaikan masalah-masalah yang memengaruhi masyarakat secara kolektif. Ia hadir untuk menjawab kebutuhan, mengatasi tantangan, dan menciptakan keseimbangan di tengah keberagaman masyarakat. Misalnya, kebijakan tentang pendidikan, kesehatan, transportasi, atau lingkungan adalah bagian dari kebijakan publik yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan bersama.

B. Pengaruh Dakwah terhadap Kebijakan Publik dan Sebaliknya 

Dakwah, sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai keagamaan dan moral, memiliki dampak besar terhadap kebijakan publik, terutama dalam masyarakat yang memandang agama sebagai pedoman utama. Dakwah berperan sebagai pendorong dalam membentuk kebijakan publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral. Melalui dakwah, masyarakat diajak untuk menyampaikan aspirasi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan bersama. Sebagai contoh, ajakan dalam dakwah untuk menjaga kelestarian lingkungan dapat menginspirasi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan. kebijakan publik juga memengaruhi praktik dakwah. Kebijakan yang mendukung kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia memberikan ruang yang kondusif bagi dakwah untuk berkembang secara damai dan inklusif. Namun, kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dapat menjadi tantangan bagi para pendakwah, memaksa mereka untuk menyampaikan pesan dakwah dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika masyarakat.

Di mana pengaruh dakwah terhadap kebijakan publik ini terjadi?

Pengaruh ini terjadi di berbagai level masyarakat, baik lokal, nasional, maupun internasional, tergantung pada konteks dakwah dan kebijakan yang diterapkan. Di tempat-tempat di mana agama memainkan peran besar dalam kehidupan masyarakat, pengaruh dakwah terhadap kebijakan publik sangat terlihat. 

Kapan dakwah mempengaruhi kebijakan publik, dan kapan kebijakan publik memengaruhi dakwah?

Dakwah memengaruhi kebijakan publik ketika ada seruan atau tuntutan moral yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti ajakan untuk menjaga kelestarian lingkungan atau mengurangi ketimpangan sosial. Sementara itu, kebijakan publik memengaruhi dakwah ketika kebijakan tersebut mendukung kebebasan beragama atau melarang praktik tertentu yang menghalangi penyebaran dakwah.

Mengapa dakwah penting dalam mempengaruhi kebijakan publik?

Dakwah memiliki peran penting karena dapat menyampaikan nilai-nilai keagamaan yang dapat membentuk cara berpikir dan sikap masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat memengaruhi kebijakan publik agar lebih fokus pada kepentingan bersama, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Apa pengaruh dakwah terhadap kebijakan publik dan sebaliknya?

Dakwah dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan menyampaikan nilai-nilai moral dan etika yang mendorong lahirnya kebijakan yang adil dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan publik yang mendukung kebebasan beragama dan hak asasi manusia membuka kesempatan bagi dakwah untuk berkembang dengan damai. Namun, kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dapat menjadi tantangan bagi dakwah, memaksa untuk menggunakan pendekatan yang lebih disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Dakwah dan kebijakan publik adalah dua kekuatan yang berperan penting dalam membentuk tatanan masyarakat. Meskipun keduanya berasal dari jalur yang berbeda, keduanya memiliki potensi untuk saling memengaruhi dan berkolaborasi dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Dalam konteks ini, dakwah tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran ajaran agama, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dakwah, yang pada dasarnya adalah proses penyampaian ajaran agama, memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan publik, terutama di negara-negara yang menjadikan agama sebagai pedoman moral dan sosial. Dakwah berperan sebagai kekuatan moral yang dapat menyentuh hati dan pikiran masyarakat, membawa mereka untuk memahami nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan umum.

C. Analisis Hubungan antara Dakwah dan Kebijakan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Dakwah memiliki peran penting dalam membentuk norma sosial dan nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam banyak masyarakat, dakwah tidak hanya bertujuan untuk memperkuat iman, tetapi juga untuk menegakkan nilai-nilai moral yang mendasari kehidupan sosial, seperti keadilan, persaudaraan, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Melalui dakwah, para pendakwah menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga keharmonisan sosial, menghormati hak asasi manusia, serta membangun solidaritas dalam masyarakat. Kebijakan sosial, yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, dapat dipengaruhi oleh dakwah, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Sebagai contoh, ajakan dakwah untuk lebih peduli terhadap kaum miskin atau yang tertindas dapat mendorong pemerintah untuk merancang kebijakan sosial yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, dakwah juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan kesejahteraan sesama, yang pada akhirnya mendukung kebijakan sosial yang menekankan pada keadilan dan pemerataan. Dakwah dan kebijakan sosial, politik, serta ekonomi seharusnya berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Dakwah memberikan dasar moral yang kokoh bagi kebijakan-kebijakan tersebut, sementara kebijakan yang mendukung nilai-nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan umum memberikan ruang bagi dakwah untuk berkembang dengan harmonis. Namun, kebijakan yang tidak berlandaskan pada prinsip moral dapat menjadi tantangan bagi dakwah, memaksa dakwah untuk menyesuaikan cara penyampaiannya dengan dinamika sosial yang berkembang.

Apa hubungan antara dakwah dan kebijakan sosial, politik, serta ekonomi?

Dakwah dan kebijakan sosial, politik, serta ekonomi saling memengaruhi satu sama lain. Dakwah berperan dalam membentuk kesadaran moral dan etika yang dapat mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan pemerintahan yang adil. Sebaliknya, kebijakan yang adil dan berpihak pada hak asasi manusia memberikan ruang bagi dakwah untuk berkembang dan berfungsi dengan efektif dalam masyarakat.

Di mana hubungan antara dakwah dan kebijakan sosial, politik, serta ekonomi dapat diterapkan?

Hubungan ini dapat diterapkan di berbagai tingkat masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Di tingkat lokal, dakwah dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Di tingkat nasional, dakwah dapat memengaruhi kebijakan besar yang terkait dengan hak asasi manusia dan pemerintahan yang adil. Sementara itu, di tingkat internasional, dakwah dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perdamaian dan keadilan sosial di dunia.

Bagaimana dakwah dapat memengaruhi kebijakan sosial, politik, dan ekonomi, serta sebaliknya?

Dakwah memengaruhi kebijakan sosial, politik, dan ekonomi dengan menyebarkan nilai-nilai moral yang dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap keadilan sosial, pemerintahan yang baik, dan ekonomi yang berkelanjutan. Dakwah mendorong perubahan dengan menyuarakan pentingnya kesetaraan, solidaritas, dan perlindungan terhadap yang lemah. Sebaliknya, kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan keadilan memberi ruang bagi dakwah untuk berkembang. Namun, kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral tertentu bisa memaksa dakwah untuk menyesuaikan pendekatannya, menciptakan tantangan bagi penyampaian pesan dakwah.

Hubungan antara dakwah dan kebijakan sosial, politik, serta ekonomi sangat erat dan saling melengkapi. Dakwah memberikan landasan moral yang kuat bagi kebijakan-kebijakan publik, sementara kebijakan yang mendukung nilai-nilai moral dan etika membuka ruang bagi dakwah untuk berkembang dan memberi dampak positif pada masyarakat. Jika dakwah dan kebijakan publik berjalan seiring, maka terciptalah masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadaban.

Secara keseluruhan, dakwah tidak hanya berperan dalam membimbing individu secara spiritual, tetapi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang berpotensi menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Kolaborasi antara dakwah dan kebijakan ini dapat memberikan dampak signifikan dalam membentuk tatanan sosial yang lebih baik, di mana moralitas dan keadilan menjadi dasar utama dalam pembuatan kebijakan.

dapat disimpulkan bahwa dakwah dan kebijakan publik memiliki hubungan yang saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Dakwah, dengan nilai-nilai moral dan etika yang dibawanya, berperan penting dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat dan mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan umum. Di sisi lain, kebijakan publik yang mendukung kebebasan beragama dan keadilan sosial memberikan ruang bagi dakwah untuk berkembang dengan damai dan memberikan dampak positif. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya sangat penting dalam mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik, di mana prinsip moral dan keadilan menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

penulis:

Rifky Alhamdi

Mahasiswa Manajemen Dakwah 2023

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta